Lebak Online - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui PT AKR Cooperindo, nyatakan Solar Packed Dealer untuk Nelayan/Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPDN/SPBN) layak didirikan di kawasan Muara Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
Pasalnya selain mobilitas kapal/perahu nelayan dikawasan tersebut tinggi juga kerap dihadapkan pada kesulitan untuk mendapatkan BBM yang hingga saat ini hanya mengandalkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ritle Operation Jabodetabek, Jabar dan Banten PT Aneka Kimia Raya (AKR), Janter, kepada sejumlah wartawan menyatakan, kawasan Muara Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, layak miliki SPBN.
Janter beralasan, selain ratusan kapal/perahu yang merupakan sarana bagi para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga strategi wilayah sudah sangat mendukung untuk lancarnya perekonomian nelayan sekitar.
“Di kawasan ini (Muara Binuangeun-red) sudah layak didirkan SPBN agar mereka dengan mudah mendapatkan BBM yang bersubsidi. Tingkat mobilitas kapal/perahunya juga sangat tinggi karena guna mendukung mereka (nelayan-red) dalam meningkatkan pendapatannya datang dalam rangka meninjau lokasi pendirian SPBN,” kata, Janter didamping Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lebak, Ahmad Hadi, usai melakukan survey lokasi, Selasa (24/6) kemarin.
Menurut Janter, dari hasil pantauan yang dilakukan pihak BPH Migas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pihaknya dalam hal ini PT AKR Cooperindo yang diberikan wewenang untuk menyalurkan BBM baik bersubsidi maupun industry, kawasan muara binuaneun sudah memungkinkan atau layak untuk didirikan SPBN.
“Pastinya nelayan disini selalu dihadapkan pada kesulitan mendapatkan BBM guna kepentingan melaut. Hal ini jelas akan berdampak pada tingkat pendapatan para nelayan,”tuturnya.
Janter menjelaskan, rencana pendirian SPBN berkapisitas tangki 21 Kilo Liter, yang merupakan penyesuaian dengan penggunaan kebutuhan nelayaan rata-rata perhari yakni 10 ribu liter tahun 2014 segera dibangun sehingga pada 2015 mendatang SPBN sudah beroprasi.
“Angka kebutuhan BBM para nelayan itu sesuai data berdasarkan kondisi lapangan dan kantor setempat, karena itu agar pendirian SPBN ini bejalan lancar, sebaiknya dipersiapkan dokumen penunjang laninya seperti, pendataan jumlah kapal agar nanti BBM subsidi ini tepat sasaran, ijin mendirikan bangunan (IMB), Analisis masalah dampak lingkungan AMDAL.
Ritle Operation Jabodetabek, Jabar dan Banten PT Aneka Kimia Raya (AKR), Janter, kepada sejumlah wartawan menyatakan, kawasan Muara Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, layak miliki SPBN.
Janter beralasan, selain ratusan kapal/perahu yang merupakan sarana bagi para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga strategi wilayah sudah sangat mendukung untuk lancarnya perekonomian nelayan sekitar.
“Di kawasan ini (Muara Binuangeun-red) sudah layak didirkan SPBN agar mereka dengan mudah mendapatkan BBM yang bersubsidi. Tingkat mobilitas kapal/perahunya juga sangat tinggi karena guna mendukung mereka (nelayan-red) dalam meningkatkan pendapatannya datang dalam rangka meninjau lokasi pendirian SPBN,” kata, Janter didamping Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lebak, Ahmad Hadi, usai melakukan survey lokasi, Selasa (24/6) kemarin.
Menurut Janter, dari hasil pantauan yang dilakukan pihak BPH Migas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pihaknya dalam hal ini PT AKR Cooperindo yang diberikan wewenang untuk menyalurkan BBM baik bersubsidi maupun industry, kawasan muara binuaneun sudah memungkinkan atau layak untuk didirikan SPBN.
“Pastinya nelayan disini selalu dihadapkan pada kesulitan mendapatkan BBM guna kepentingan melaut. Hal ini jelas akan berdampak pada tingkat pendapatan para nelayan,”tuturnya.
Janter menjelaskan, rencana pendirian SPBN berkapisitas tangki 21 Kilo Liter, yang merupakan penyesuaian dengan penggunaan kebutuhan nelayaan rata-rata perhari yakni 10 ribu liter tahun 2014 segera dibangun sehingga pada 2015 mendatang SPBN sudah beroprasi.
“Angka kebutuhan BBM para nelayan itu sesuai data berdasarkan kondisi lapangan dan kantor setempat, karena itu agar pendirian SPBN ini bejalan lancar, sebaiknya dipersiapkan dokumen penunjang laninya seperti, pendataan jumlah kapal agar nanti BBM subsidi ini tepat sasaran, ijin mendirikan bangunan (IMB), Analisis masalah dampak lingkungan AMDAL.
(SumberKB)
http://lebakkab.go.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=515
No comments:
Post a Comment